Ad1
Ad2
PEMUDABERSATU.COM - Untuk artikel kali ini, kita akan membahas seputar kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang perlu anda ketahui sebelum terjun di dunia perdagangan internasional, karena kebijakan perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam menentukan suatu keuntungan perdagangan internasional.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Dengan kita mempelajari kebijakan perdagangan internasional tentunya kita akan menjadi pedagang internasional yang sukses, karena dengan memahami kebijakan tersebut, akan mengerti akan tata cara perdagangan internasional yang baik.
1. Kebijakan Tarif Perdagangan Internasional
Kebijakan tarif adalah sejenis pajak yang telah dikenakan terhadap barang-barang impor. Tarif spesifik / Specific Tariffs telah dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang telah diimpor. Misalnya $7 untuk setiap barel minyak. Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) merupakan suatu pajak yang dikenakan berdasarkan persentase (%) tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (sebagai contoh, tarif 25 persen atas mobil yang telah diimpor. Di dalam kedua kasus, maka dampak tarif akan meningkatkan biaya impor / pengiriman barang ke suatu negara. Itulah pengertian kebijakan tarif perdagangan internasional.
2. Kebijakan Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah suatu pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan / perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tarif pajak ekspor. Subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik dalam artian nilai tertentu per unit barang ( kuota) atau berbentuk Od Valorem yang dalam artian presentase dari nilai yang diekspor. Apabila pemerintah memberikan subsidi ekspor, maka pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic atau harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak subsidi ekspor yaitu akan meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor maka harganya akan semakin turun, dan tentunya sangat berpengaruh didalam ekonomi internasional. Manfaat Subsidi ekspor adalah dapat menurunkan harga yang akan dibayarkan oleh importing asing, sedangkan tujuan subsidi ekspor salah satunya ialah memberi keringan pajak.
Baca Juga : Perdagangan Internasional : Pengertian, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Faktor Pendorongnya
3. Kebijakan Pembatasan Impor
Pembatasan impor (Import Quota) adalah pembatasan langsung atas jumlah barang yang diperbolehkan diimpor. Pembatasan impor tersebut biasanya diberlakukan dengan cara memberikan lisensi kepada perusahaan atau beberapa kelompok individu. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan perdagangan tertentu yang diizinkan / diperbolehkan mengimpor keju, masing-masing perusahaan yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahunnya, tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkannya. Besarnya kuota impor perusahaan dari masing-masing perusahaan diliat pada jumlah keju yang sudah diimpor tahun-tahun sebelumnya.
4. Kebijakan Pembatasan Ekspor Sukarela
Bentuk lain dari pembatasan ekspor ialah sebuah pengekangan atau pembatasan ekspor sukarela (Voluntary Export Restraint), yang biasa di kenal dengan istilah kesepakatan pengendalian sukarela (Voluntary Restraint Agreement - VER). VER ialah suatu pembatasan kuota atas perdagangan yang telah dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pihak pengimpor. VER tentunya memiliki keuntungan-keuntungan politis serta legal yang membuatnya menjadi sebuah perangkat kebijakan perdagangan internasional yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan ini. Tetapi dari sudut pandang ekonomi internasional, pengendalian ekspor sukarela atau pembatasan ekspor sukarela sama persis ini sama dengan kuota impor dimana lisensi tersebut diberikan kepada pemerintah asing dan maka dari itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER memang selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingan dengan tarif impor yang telah membatasi dengan jumlah yang sama. Perbedaan yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tarif menjadi (rent) yang dapat diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata dapat mengakibatkan kerugian.
5. Kebijakan Persyaratan Kandungan Lokal
Persyaratan kandungan lokal adalah sebuah pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, misalnya kuota impor minyak AS pada tahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan telah ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu di dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestic. Dan ketentuan kandungan lokal telah dipergunakan secara luas oleh para negara-negara berkembang yang beriktiar mengalihkan basis manufakturanya dari sebuah perakitan kepada pengolahan bahan-bahan (intermediate goods). Di amerika serikat telah membuat rancangan undang-undang kandungan lokal terhadap kendaraan bermotor, dan sudah diajukan pada tahun 1982 namun hingga kini belum diberlakukan.
Baca Juga : Perjanjian Internasional Beserta Tahapannya Yang Perlu Anda Ketahui
6. Kebijakan Subsidi Kredit Ekspor
Subsidi kredit ekspor ini sama hal nya dengan semacam subsidi ekspor, yang jadi pembeda hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang telah di subsidi kepada pembeli. Di Amerika Serikat atau kebanyakan negara, telah memilki suatu lembaga pemerintah, export-import bank (bank Ekspor-impor) yang telah diarahkan untuk saling tidak memberikan sebuah pinjaman-pinjaman yang sudah disubsidi untuk membantu kuota ekspor.
7. Kebijakan Pengendalian Pemerintah (National Procurement)
Pembelian-pembelian yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat, maka dapat diarahkan kepada barang-barang yang telah diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut, jauh lebih mahal daripada yang diimpor. Sebagai contoh yang klasik yaitu industri telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya membebaskan berdagang satu sama lain. Akan tetapi pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi ialah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan tersebut hingga kini dimiliki oleh pemerintah, jika para pemasok ini mengenakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain, maka akibatnya ialah hanya sedikit perdagangan internasional di bidang peralatan komunikasi di Eropa.
8. Kebijakan Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)
Terkadang pemerintah membatasi kuota impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya, begitu mudah untuk membelitkan standar keamanan, kesehatan, dan prosedur pabean yang sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya antara lain Surat Keputusan Pemerintah Perancis pada tahun 1982 yang di dalam surat keputusan tersebut, mengharuskan seluruh alat perekam kaset video harus melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif akan membatasi realiasi sampai jumlah yang relatif amat sangat sedikit.
Itulah pengertian kebijakan perdagangan internasional dan tujuan kebijakan perdagangan internasional yang perlu anda ketahui, Semoga dengan materi tentang perdagangan internasional khususnya dalam kebijakan, dapat membantu dalam bisnis internasional anda.
Artikel Terkait :